Fajarasia.id – Menteri Perdagangan Jepang, Yoji Muto, berencana mengunjungi Amerika Serikat pada bulan Maret mendatang. Kunjungan ini untuk meminta pengecualian dari tarif impor baja dan mobil yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Melansir dari CNA dari surat kabar Asahi, Kamis (20/2/2025), Muto tengah mengatur pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Selain itu, Muto juga mengatur pertemuan dengan Menteri Energi Chris Wright, serta pejabat tinggi lainnya.
Muto juga akan membahas rencana pembelian lebih banyak gas alam dari AS. Selain itu kelanjutan akuisisi US Steel oleh Nippon Steel yang tertunda.
Jepang telah meminta pengecualian dari tarif baja dan aluminium yang diumumkan oleh Trump. Selain itu, Tokyo juga mengkhawatirkan dampak rencana tarif 25 persen pada impor mobil yang akan berlaku mulai April 2025.
Pemerintah Jepang menekankan pentingnya industri otomotif bagi perekonomian nasional. Toyota, Honda, dan Nissan, bersama para pemasoknya, mempekerjakan lebih dari 5 juta orang di Jepang.
Dimana angka tersebut merupakan 8 persen dari total tenaga kerja Jepang. Selain itu, sektor transportasi dan mesin menyumbang sekitar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang.
Pemerintah Jepang pun menyoroti dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh tarif tersebut. Survei oleh Reuters terhadap perusahaan besar Jepang menunjukkan 90 persen perusahaan Jepang menganggap kebijakan Trump sebagai ancaman.
Muto menargetkan kunjungannya ke AS sebelum 12 Maret, bertepatan penerapan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium. Namun, jadwal kunjungan ini masih bergantung pada sesi anggaran parlemen Jepang.
Selain mengupayakan pengecualian tarif, Jepang juga ingin memperkuat kerja sama energi dengan AS. Sebagai salah satu mitra dagang utama AS di Asia, Jepang ingin memastikan hubungan perdagangan tetap stabil.
Muto berharap, pertemuannya dengan pejabat AS dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua negara. Pemerintah Jepang akan terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan AS guna melindungi kepentingan industrinya.****
