Fajarasia.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Senin (4/3/2024). Di tengah kunjungan, Menteri Anas menyempatkan meninjau sejumlah layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon.
Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit.
“Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah di sini masih berbelit. Mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujar Menteri Anas sebagaimana Rilis yang dikutip Redaksi pada rabu (6/3/2024).
Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung. Dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023 itu.
Ke-37 instansi tersebut terdiri dari 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD Kabupaten, 2 OPD Provinsi, dan 2 swasta. Berdasarkan jumlah pengunjung rata-rata perhari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP.
Untuk itu, Menteri Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan optimalisasi. Khususnya dalam memberikan layanan.
“Ke depan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai. Yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan perhari, kalau motor parkirannya penuh berarti MPPnya ramai,” ucapnya.
Untuk diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung. Sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.
Dalam kesempatan itu, Menteri Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan.
“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan, saat ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital. Masyarakat yang sudah siap IKDnya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang cukup lewat HP,” kata Menteri Anas.
Menteri Anas juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan.
Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam. Dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.****
