Fajarasia.id – Persoalan sampah di Bali kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa pulau wisata dunia itu harus diprioritaskan dalam program waste to energy yang tengah digencarkan pemerintah.
Saleh mengaku pernah menyaksikan langsung tumpukan sampah menjulang tinggi di Bali. Menurutnya, kondisi tersebut sudah lama terjadi dan menimbulkan keresahan, terutama bagi pemerintah. “Tumpukannya sudah ada sejak lama, pasti meresahkan banyak pihak,” ujarnya, Selasa (3/2/2026).
Ia menekankan bahwa Bali layak menjadi salah satu provinsi utama dalam program pengolahan sampah menjadi energi. “Tahun ini pemerintah akan membangun fasilitas waste to energy di 34 kota. Bali sepatutnya diutamakan agar masalah sampah tidak semakin parah,” tegasnya.
Saleh juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata, dan Pemprov Bali untuk menyusun rencana bersama. Ia menilai langkah cepat sangat penting agar citra Bali sebagai destinasi wisata internasional tidak tercoreng. “Sampah itu tidak baik. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, jangan ditunda,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan, Komisi VII DPR siap mengawasi dan mendukung regulasi yang diperlukan. Baginya, kebersihan adalah indikator utama kemajuan sebuah negara. “Negara maju adalah negara yang bersih. Hanya di tempat bersih orang bisa hidup nyaman,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah. Ia mengingatkan bahwa pariwisata Indonesia, khususnya Bali, bisa kehilangan daya tarik jika pantai dan lingkungan tetap kotor. Bahkan, Prabowo menyebut dirinya menerima keluhan langsung dari tokoh luar negeri yang menilai Bali kini “tidak indah” akibat sampah.
Dengan dorongan DPR dan perhatian Presiden, Bali diharapkan segera menjadi prioritas dalam program waste to energy. Langkah ini bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk memastikan pariwisata tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
