Fajarasia.id — Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin, menegaskan bahwa pelaksanaan DPD RI Awards 2025 sepenuhnya bebas dari intervensi pimpinan lembaga. Ajang penghargaan ini digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap para tokoh inspiratif di daerah yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan di berbagai sektor.
Acara DPD RI Awards berlangsung di Tribrata Hotel and Convention, Jakarta Selatan, Selasa (28/10), dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Para pimpinan DPD RI turut hadir mendampingi jalannya acara.
Dalam sambutannya, Sultan menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan inisiatif pertama sejak DPD RI berdiri, sebagai respons atas banyaknya aspirasi masyarakat daerah yang menginginkan pengakuan terhadap para pejuang lokal yang selama ini belum mendapat sorotan nasional.
“DPD RI Awards hadir untuk menjaring dan mengangkat potensi para local hero dan local champion dari berbagai pelosok tanah air. Mereka adalah individu yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan daerah masing-masing,” ujar Sultan.
Ia menambahkan bahwa 152 anggota DPD RI mewakili hampir 80 juta penduduk daerah, dan penghargaan ini menjadi wadah untuk menyalurkan amanah tersebut dalam bentuk pengakuan terhadap kerja nyata di lapangan.
Sultan juga menekankan bahwa proses penilaian dilakukan secara profesional oleh tim juri independen yang memiliki kompetensi di bidangnya. “Kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menang. Semua diserahkan kepada juri yang kredibel dan transparan. Bahkan sampai saat ini saya sendiri belum tahu siapa saja yang akan menerima penghargaan,” tegasnya.
Kategori penghargaan mencakup berbagai bidang seperti pariwisata, kebudayaan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan sosial. DPD RI berharap ajang ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat daerah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional.***
