Fajarasia.id – Anggota DPR, Habib Idrus Al Jufri menyoroti keluhan nelayan perairan Kabupaten Tanggerang terkait pagar laut sepanjang 30 km. Ia menyatakan, aktifitas para nelayan menjadi terganggu, karena harus berlayar lebih jauh lagi untuk ke tengah laut.
Hal ini diungkapkan Idrus yang merupakan Anggota DPR untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Tangerang Raya, Provinsi Banten. Ia juga menyampaikan adanya laporan dari para nelayan di sekitar PIK 2 Tangerang mengenai pagar laut tersebut.
“Dampak sosial dan ekonomi keluhan nelayan tentang terhalangnya akses ke laut karena pagar bambu atau material reklamasi bukanlah hal kecil. Mereka melaporkan harus memutar jauh, yang mengakibatkan peningkatan konsumsi bahan bakar dan berkurangnya hasil tangkapan,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).
Idrus mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengusut tuntas kasus pagar laut tersebut, karena merugikan nelayan. Di mana Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menegaskan hak atas akses bebas ke laut bagi masyarakat lokal.
“Lebih ironis lagi, laporan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa reklamasi di kawasan PIK 2 dilakukan dengan mengabaikan prosedur yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jika hal ini benar, maka ada potensi maladministrasi yang harus diusut tuntas,” katanya.
Idrus berharap kepada Pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat nelayan pesisir perairan, karena laut merupakan mata pencaharian mereka. Karena tidak hanya mengurangi pendapatan nelayan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan masyarakat lokal yang bergantung pada hasil laut.
“Laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas mereka. Ketika akses mereka dibatasi oleh proyek-proyek besar seperti PIK 2, kita harus bertanya, apakah pembangunan ini benar-benar inklusif, apakah suara masyarakat kecil didengar dalam proses perencanaannya,” kata.****
