Fajarasia.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya konsistensi dalam pembangunan sistem politik Indonesia agar sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Menurutnya, sistem kepartaian tidak boleh berdiri terpisah dari desain dasar pemerintahan, melainkan harus mendukung efektivitas dan stabilitas negara.
Sarmuji menilai, sistem presidensial hanya dapat berjalan optimal jika ditopang oleh sistem multipartai sederhana. Tanpa penyederhanaan, fragmentasi politik akan terus menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan strategis. “Presidensialisme tidak akan pernah bekerja maksimal jika sistem kepartaian terlalu terfragmentasi. Pemerintah akan tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biayanya,” ujarnya, Minggu (1/2/2026).
Dalam pandangannya, parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan instrumen konstitusional yang demokratis untuk mendorong penyederhanaan partai secara alamiah. Ia menegaskan, penolakan terhadap ambang batas sama saja dengan menolak sistem multipartai sederhana. “Mereka yang menolak parliamentary threshold sesungguhnya menginginkan sistem multipartai ekstrem, yang tidak sesuai dengan karakter presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan,” tegasnya.
Sarmuji menambahkan, Partai Golkar berkomitmen mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan. “Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional. Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis,” tuturnya.
