Fajarasia.id – Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Erwin Syahputra Siregar, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden RI.
Menurut Erwin, penegasan tersebut bukan hanya selaras dengan amanat reformasi 1998, tetapi juga mencerminkan struktur kelembagaan yang ideal bagi Indonesia saat ini. Ia menilai, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan langkah konstitusional yang mampu menjawab tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks.
“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi dan konstitusi kita. Ini bukan sekadar soal struktur kelembagaan, melainkan tentang memastikan Polri memiliki kemandirian operasional serta kemudahan dalam menerima arahan strategis, sehingga dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara efektif,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, Erwin menekankan bahwa struktur tersebut akan memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, serta koordinasi strategis antara Polri dan eksekutif tertinggi negara. Ia juga menyoroti dukungan Komisi III DPR RI yang menegaskan posisi Polri di bawah Presiden sebagai bukti adanya konsensus politik yang kuat sekaligus penghormatan terhadap semangat reformasi.
Dalam pandangannya, istilah civilian police yang muncul dalam konteks reformasi Polri menegaskan peran utama kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat (to serve and protect), berbeda dengan fungsi militeristik yang diemban TNI. “Penempatan kelembagaan Polri menjadi sangat penting agar peran sipilnya tetap terjaga,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Erwin berharap konsolidasi reformasi Polri tidak hanya berhenti pada aspek struktural, tetapi juga menyentuh dimensi kultural dan profesional. “Institusi Polri harus semakin kuat, akuntabel, dan mampu menjamin rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
