Fajarasia.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti pentingnya keberpihakan pada industri otomotif nasional di tengah rencana impor besar-besaran kendaraan niaga dari India. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam produksi kendaraan niaga yang seharusnya menjadi prioritas.
Menurut politisi PKB tersebut, penggunaan produk dalam negeri bukan hanya soal teknis, tetapi juga bentuk dukungan terhadap lapangan kerja dan penguatan industri komponen lokal sesuai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Jika pemerintah memilih mobil pick-up produksi dalam negeri, ini akan membuka lapangan kerja dan mendukung kebijakan penguatan industri nasional,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Kaisar menilai pemanfaatan unit lokal akan memudahkan layanan purnajual dan ketersediaan suku cadang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku industri otomotif nasional sebelum merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India senilai Rp24,66 triliun.
“Selama industri otomotif Indonesia mampu memproduksi, maka impor sebaiknya menjadi opsi terakhir,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah kontrak PT Agrinas Pangan Nusantara dengan Mahindra & Mahindra serta Tata Motors untuk memasok puluhan ribu unit pick-up dan truk. Agrinas beralasan harga kendaraan dari India lebih kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.***
