Fajarasia.id – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menekankan perlunya formulasi kebijakan yang mampu memutus mata rantai sistem ijon dan tengkulak yang selama ini membebani petani maupun nelayan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama KADIN, HIPMI, AKUMANDIRI, dan APMIKINDO, Senin (22/6), Demer—sapaan akrabnya—meminta dunia usaha memberikan masukan konkret mengenai ekosistem pertanian dan perikanan yang ideal, mulai dari pembiayaan awal hingga pemasaran hasil produksi. “Kalau bisa kami mendapatkan gambaran ekosistemnya secara utuh, termasuk pascapanen dan industrinya,” ujarnya.
Politisi Golkar itu menilai kelemahan terbesar ada pada pengolahan pascapanen. Karena itu, masukan dari asosiasi usaha dianggap penting untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Ia menekankan, setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan pendekatan spesifik.
Ketua APMIKINDO menambahkan, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan permodalan agar petani dan nelayan tidak terjerat rentenir maupun tengkulak. Ia mencontohkan kasus petani kopi yang hasil panennya sudah terikat sebelum masa panen tiba, serta fenomena petani tomat yang terpaksa membuang hasil panen karena harga anjlok.
Selain itu, koperasi desa juga dinilai berpotensi menjadi solusi pemasaran di tingkat akar rumput. Masukan dari dunia usaha diharapkan menjadi dasar rekomendasi BAKN DPR kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.****
