Fajarasia.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah membongkar jaringan mafia pupuk subsidi secara menyeluruh, bukan hanya berhenti pada pencabutan izin pengecer di lapangan.
Permintaan ini disampaikan menyusul langkah Kementerian Pertanian mencabut izin 2.231 pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah karena melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Johan menilai tindakan tersebut patut diapresiasi, namun belum cukup. “Jangan sampai yang dikorbankan hanya pengecer kecil, sementara aktor besar yang mengendalikan distribusi dan permainan harga justru tidak tersentuh. Mafia pupuk harus dibongkar sampai ke akar,” tegasnya, Selasa (26/5/2026).
Menurut Johan, penyimpangan distribusi pupuk bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Pupuk subsidi adalah instrumen strategis untuk menjaga produktivitas pertanian dan melindungi petani kecil. Jika pupuk langka atau mahal, dampaknya bisa menurunkan produksi, memperbesar biaya tanam, hingga mengganggu stabilitas pangan.
Ia mendorong pemerintah melakukan audit tata niaga pupuk subsidi secara menyeluruh, termasuk sistem distribusi, data penerima, dan pola pengawasan di daerah. Johan juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi distribusi agar rantai pengawasan lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut kemungkinan keterlibatan oknum yang mengambil keuntungan dari distribusi pupuk subsidi. “Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” ujarnya.****
