Fajarasia.id – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan lembaganya tengah menghadapi defisit keuangan sebesar Rp 2 triliun setiap bulan. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Prihati menjelaskan, pengeluaran BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun per bulan, sementara iuran yang masuk hanya sekitar Rp 14 triliun. “Sehari terjadi 2 juta transaksi kesehatan, menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar. Sehingga setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun,” ujarnya.
Ia memperingatkan adanya potensi gagal bayar pada Juli 2027 bila tidak ada intervensi pemerintah. Meski demikian, Prihati menyebut ada peluang pencairan dana Rp 20 triliun dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, yang diharapkan dapat menutup kekurangan sepanjang tahun berjalan.
Dana tersebut akan cair setelah Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas (PP Alma) ditandatangani. “Kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli cair Rp 20 triliun, masing-masing Rp 10 triliun dari Kemenkes dan Kemenkeu,” kata Prihati.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga berharap Perpres penghapusan tunggakan segera diterbitkan. Saat ini tercatat sekitar 23 juta peserta menunggak iuran dengan nilai mencapai Rp 14 triliun.
Situasi ini menegaskan perlunya langkah cepat pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional yang menjadi tumpuan jutaan masyarakat Indonesia.****
