Fajarasia.id – Pada Jumat (20/1/2023), Dewan Pers menerima kunjungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat komitmen kelembagaan terhadap tegaknya nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks ini, BPIP menjejaki untuk bekerja sama dengan Dewan Pers untuk menghadirkan ideologi Pancasila di media. Hal itu dilakukan untuk memerangi intoleransi, kekerasan, dan radikalisme yang dapat melemahkan kebhinekaan dan menggoyahkan struktur negara.
Kunjungan tersebut disambut baik oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu dan Ketua Komisi Pendidikan Paulus Dr. Kristen Agung.
Ninik mengatakan, diperlukan metode pembumian pancasila yang tepat agar pancasila lebih lestari.
“Bagaimana agar ideologi Pancasila mewarnai pemberitaan, sehingga tidak ada diskriminasi, semua agama punya kepentingan yang sama untuk mengelola negeri ini, memperhatikan disabilitas, dan lain-lain. Ketika tidak gaduh dan ada peningkatan penghargaan kebinekaan, ini merupakan hasil kerja yang dilakukan,” tutur Ninik.
Ninik menyambut baik usulan tersebut, yang menurutnya kesepakatan kerja sama dapat dicapai. Untuk menjalankan aksinya, dia mengusulkan agar asosiasi jurnalis dimasukkan ke dalam BPIP. Selain wartawan, penting juga mengedukasi masyarakat, kata Ninik.
Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus menyusun strategi agar pemberitaan dari sudut pandang keberagaman dan kebhinekaan mewarnai media.
Dia menambahkan, Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman pemberitaan keberagaman untuk menangkal ancaman intoleransi dan radikalisme. Jika itu belum cukup, harus dilakukan upaya baru untuk membumikan Pancasila melalui wartawan. Ninik pun sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman dengan BPIP.
Perjanjian kerjasama itu sendiri dapat memuat konten pendidikan tidak hanya untuk wartawan tetapi juga untuk masyarakat umum terkait dengan kampanye ideologi Pancasila.
“Perjanjian Kerja Sama ini akan membuka ruang-ruang dialog termasuk kultural, dengan garda depan wartawan,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Tri Agung Kristanto. Menurutnya, media adalah cermin dari masyarakat. Ketika media terbelah, masyarakat juga terbelah, demikian pula sebaliknya. “Pasca Pemilu 2014-2019, media belum sembuh dari keterbelahan itu,” ujar Tri.
Wartawan, lanjutnya, harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Jurnalisme harus bekerja untuk kebenaran dan bertanggung jawab kepada publik. “Harus disiplin verifikasi, harus check and recheck, serta minimal harus cover both side,” kata Tri menambahkan.
Berita Provokatif dan Hoaks
Sementara Kepala Biro Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, Hartri Sirait, mengatakan inisiatif kerja sama dengan Dewan Pers ini dilandasi kekhawatiran akan situasi dan kondisi yang kian memanas.
Jelang tahun politik, intensitas penggunaan media akan terus meningkat, begitu pula dengan kecenderungan berita-berita provokatif dan hoaks yang terus merajalela.
Belum lagi dengan banyaknya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan cenderung radikal. Ia mengaku pihaknya sangat khawatir jika ini dibiarkan atau tidak terkendali.
“Kami akan mencoba melalui pegiat media, terutama melalui Dewan Pers, untuk membuat kegiatan kolaboratif agar pegiat media berkontribusi dalam hal pembinaan ideologi Pancasila.
Bentuk aksinya bisa dengan melibatkan pegiat media, forum diskusi hingga menata media sosial dan mempromosikan media penyiaran,” kata Hartri.
Selain itu, BPIP berharap modul dasar Pancasila dapat dirumuskan terlebih dahulu dan dapat dimasukkan dalam materi Uji Kompetensi Wartawan.
Ini bukan indoktrinasi atau sosialisasi, tetapi memperkenalkan nilai-nilai keragaman dan keragaman sebagai nilai-nilai bersama.*******
