Fajarasia.id — Pimpinan DPR RI resmi melantik Bias Layar sebagai anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan. Usai pelantikan, politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan fokus utamanya adalah mengawal isu Hak Asasi Manusia (HAM) melalui fungsi dan kerja DPR RI.
Menurut Bias, isu HAM bukanlah domain satu komisi saja, melainkan melekat pada seluruh alat kelengkapan dewan. “Hak asasi manusia itu merangkum semuanya. Di setiap komisi dan kelengkapan dewan, HAM selalu hadir dan melekat,” ujarnya saat ditemui Parlementaria.
Sebagai praktisi hukum, Bias menekankan bahwa hak asasi melekat pada setiap individu tanpa terkecuali, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. “Hak asasi itu milik semua orang. Bahkan terpidana pun tetap memiliki hak untuk hidup layak dan dimanusiakan,” tegasnya. Ia menambahkan, penghormatan terhadap HAM telah dijamin konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945, sehingga wajib ditegakkan tanpa diskriminasi.
Selain isu nasional, Bias juga menyoroti persoalan HAM di daerah pemilihannya, Kalimantan Tengah. Ia menilai derasnya arus investasi dari luar kerap tidak diimbangi dengan perlindungan hak masyarakat lokal. “Masyarakat jangan hanya menerima dampak buruk investasi. Harus ada keseimbangan antara hak investor dan hak warga yang sudah lama tinggal di sana,” ungkapnya.
Bias menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia. “Hak anak untuk memperoleh pendidikan layak harus diperhatikan. Semua anak, baik yang berprestasi maupun tidak, memiliki hak yang sama,” ujarnya.
Bias Layar dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), menggantikan Mukhtarudin yang kini menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Bias di parlemen diharapkan memperkuat komitmen DPR RI dalam memastikan penghormatan HAM di setiap kebijakan dan keputusan politik.
