Fajarasia.id – Bank Indonesia (BI) belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik Amerika Serikat (AS) terhadap sistem pembayaran QRIS di Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, hanya menyampaikan pihaknya siap bekerja sama dengan negara-negara manapun terkait sistem pembayaran.
“Terkait QRIS atau fast payment lainnya, kerja sama dengan negara lain sangat tergantung kesiapan masing-masing,” ujarnya, Senin (21/4/2025). Jadi, lanjut Destry, jika memang AS siap maka Indonesia akan menjalin kerja sama dalam sistem pembayaran.
Menurut dia, meski Indonesia sudah menerapkan sistem pembayaran QRIS, penggunaan kartu kredit seperti Visa dan MasterCard masih dominan. “Jadi, kita tidak akan membeda-bedakan dan tidak ada masalah sebenarnya,” ucapnya.
AS menyoroti kebijakan penerapan QRIS pada laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025. Laporan yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) itu menjadi persoalan yang dibawa pada negosiasi tarif dengan Indonesia.
Menurut laporan tersebut, AS mengkritik Indonesia yang dinilai tidak melibatkan kalangan internasional dalam menerapkan QRIS. Layanan sistem pembayaran itu disebut tidak kompatibel dengan standar sistem pembayaran yang berlaku secara internasional.
Namun, sejatinya AS khawatir sistem QRIS akan mengganggu bisnis perusahaan-perusahaannya. Terutama yang bergerak di bidang layanan sistem pembayaran dan perbankan.
USTR melaporkan perusahaan-perusahaan asal AS, khususnya penyedia layanan pembayaran dan bank, merasa khawatir. Ini karena mereka tidak mendapat cukup informasi atau dilibatkan untuk memberikan pandangan mengenai penerapan layanan QRIS.
Selain itu, AS juga menyoroti kebijakan BI terkait Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ini merupakan sistem pembayaran yang menghubungkan dan mengintegrasikan transaksi nontunai dengan seluruh instrumen perbankan.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan sektor keuangan memang menjadi salah satu materi dalam negosiasi tarif dengan AS. “Kami sudah membicarakannya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI,” ujarnya.****
