Fajarasia.id – Badan Anggaran (Banggar DPR) menegaskan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) harus menyusun indikator kinerja utama (IKU/KPI) yang ketat dalam pengelolaan RAPBN 2027. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik.
Anggota Banggar DPR Kamrussamad menekankan, pagu indikatif yang disetujui ditujukan khusus untuk mengawal program prioritas nasional agar tereksekusi efektif. “APBN ini adalah dana pajak masyarakat, harus dikembalikan dalam bentuk program pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu setiap Kemenko wajib menyiapkan KPI yang jelas,” ujarnya, Senin (22/6).
Banggar juga mengingatkan pentingnya moralitas penggunaan dana publik, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Pengawasan ketat disebut sebagai kunci agar program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan siap mengawal program di lapangan. Ia menegaskan anggaran Rp276 miliar di kementeriannya akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang meringankan beban hidup masyarakat. “Kami lebih banyak turun ke lapangan untuk memastikan langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi,” kata AHY.
Dengan kewajiban KPI ketat, DPR berharap pengelolaan APBN 2027 dapat lebih transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi publik.****
