Dalam kuliah umum di Universitas Borobudur, Bamsoet menyoroti temuan Bank Dunia yang menyebut rasio penerimaan pajak Indonesia hanya sekitar 9,9% dari PDB pada 2025, jauh tertinggal dari negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand.
Ia menegaskan, tax gap Indonesia mencapai 6–6,4% dari PDB, setara ratusan triliun rupiah yang hilang tiap tahun akibat ketidakpatuhan, penghindaran pajak, hingga lemahnya administrasi. Kondisi ini diperparah oleh dominasi sektor informal yang membuat jutaan aktivitas ekonomi tak tersentuh sistem perpajakan.
Bamsoet juga menyoroti pengakuan Menteri Keuangan bahwa UU Cipta Kerja mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 25 triliun per tahun. Menurutnya, kebijakan fiskal harus segera dievaluasi agar insentif investasi tidak mengorbankan keberlanjutan keuangan negara.
“Pajak adalah fondasi kedaulatan fiskal. Jika kebocoran dibiarkan, ruang fiskal akan terus sempit dan ketergantungan pada utang sulit dihindari,” tegas Bamsoet.
Ia mendorong pemerintah dan DPR melakukan reformasi pajak menyeluruh, mulai dari kebijakan, sistem, hingga integritas birokrasi, agar pembangunan nasional bisa berjalan berkelanjutan.****
