Fajarasia.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah tegas dengan menutup akses masuk bagi lima tokoh asal Eropa. Mereka dituding terlibat dalam upaya menekan perusahaan teknologi Amerika agar membatasi pandangan warga di ruang digital.
Kebijakan ini dilaporkan The Guardian pada Rabu waktu setempat dan disebut sebagai babak terbaru ketegangan antara Washington dan Uni Eropa, terutama terkait aturan pengawasan konten daring yang diterapkan lewat Digital Services Act (DSA).
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut lima tokoh tersebut berperan aktif mendorong platform teknologi asal Amerika melakukan sensor, pembatasan jangkauan, hingga penghentian monetisasi terhadap opini tertentu. Salah satu nama yang disebut adalah mantan Komisaris Eropa Thierry Breton.
“Para aktivis radikal ini dan LSM yang dimanfaatkan sebagai alat politik telah mendorong tindakan sensor oleh negara asing, dalam setiap kasus menargetkan pembicara dan perusahaan Amerika,” kata Rubio dalam pernyataan resminya.
Langkah ini muncul di tengah kritik keras pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap DSA. Regulasi Uni Eropa itu dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi sekaligus membebani perusahaan teknologi Amerika. Berbeda dari sanksi ekonomi, AS memilih jalur imigrasi sebagai respons.
Meski Rubio tidak merinci identitas kelima tokoh, Under Secretary for Public Diplomacy Sarah Rogers mengungkap nama mereka lewat unggahan di platform X. Lima tokoh tersebut yakni Imran Ahmed (CEO Centre for Countering Digital Hate), Josephine Ballon dan Anna Lena von Hodenberg (HateAid, Jerman), Clare Melford (Global Disinformation Index), serta Thierry Breton.
Strategi Keamanan Nasional AS sebelumnya menuding sebagian pemimpin Eropa melakukan pembatasan kebebasan berbicara dan menekan kritik terhadap kebijakan imigrasi. Dokumen itu bahkan menyebut risiko “penghapusan peradaban” jika praktik tersebut terus berlanjut.
Menanggapi kebijakan Washington, juru bicara Global Disinformation Index menyebut larangan visa itu tidak bermoral, melanggar hukum, serta bertentangan dengan nilai kebebasan berbicara yang selama ini diklaim AS.
Sebagian besar warga Eropa sebenarnya bisa masuk ke AS melalui program Visa Waiver. Namun mereka tetap wajib mengisi formulir elektronik yang dikelola Departemen Keamanan Dalam Negeri. Seorang pejabat AS menyebut kemungkinan beberapa dari lima tokoh tersebut sudah terdeteksi dalam sistem DHS.
