Fajarasia.com – Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas pelaksanaan APBN 2025 serta rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) tahun 2026. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal, termasuk belanja penambah daya tahan tubuh di terminal-terminal.
Haryanto, politikus PDI Perjuangan, awalnya menyoroti anggaran alat tulis kantor (ATK) yang menurutnya terlalu besar dan berulang di setiap kegiatan. Ia menilai anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. “Padahal kita sudah menggunakan teknologi elektronik, jadi seharusnya bisa lebih efisien,” ujarnya.
Selain ATK, Haryanto juga menyoroti adanya belanja penambah daya tahan tubuh di hampir seluruh terminal dengan nilai yang cukup besar, mulai dari Rp 97 juta hingga Rp 186 juta per terminal. Ia mempertanyakan perbedaan antara anggaran tersebut dengan belanja obat-obatan yang juga sudah tercantum.
“Apakah ini maksudnya obat kuat atau apa? Karena di bawahnya sudah ada belanja obat-obatan. Jadi mohon penjelasan dari Menteri,” kata Haryanto dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan.
Haryanto juga menyinggung pengadaan bus air di Sungai Bengawan Solo senilai Rp 3,2 miliar. Ia menekankan bahwa Komisi V tidak bermaksud mencari kesalahan, melainkan memastikan alokasi anggaran sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Tujuan kami adalah pengawasan. Kalau ada anggaran yang tidak sesuai, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat bagi Kementerian,” tegasnya.
Komisi V DPR berharap Kemenhub dapat meninjau kembali detail anggaran agar lebih efisien dan transparan. Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya DPR memastikan penggunaan APBN sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan transportasi nasional.***
