Fajarasia.id – Anggota DPR RI, Hasan, mendukung imbauan pemerintah untuk menunda sementara keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia ke Arab Saudi menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa keselamatan jemaah tidak bisa ditawar dalam kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian.
“Ibadah umrah adalah panggilan suci, namun perlindungan dan keselamatan jamaah adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Prinsip safety first harus dikedepankan dalam setiap kebijakan,” ujar Hasan, Selasa (3/3/2026).
Hasan menekankan bahwa penundaan ini bersifat sementara dan preventif, bukan pelarangan permanen. Ia mengusulkan agar pemerintah bersama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menyiapkan skema penjadwalan ulang tanpa denda, serta menjamin keamanan dana jemaah. “Kita tidak boleh panik, tapi juga tidak boleh abai. Kebijakan ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah dalam membaca dinamika global,” tegasnya.
Selain itu, Hasan meminta Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah segera mengeluarkan surat edaran resmi agar masyarakat tidak terjebak spekulasi. Ia juga mengimbau jemaah untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, dan mempercayakan kebijakan ini kepada pemerintah.
“Negara harus hadir memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kita berdoa agar situasi segera kondusif,” pungkasnya.****
