Fajarasia.id – Ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden kembali menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang warga negara Indonesia (WNI), Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub, meminta MK menurunkan syarat usia calon pemimpin nasional dari 40 tahun menjadi paling rendah 19 tahun.
Berdasarkan informasi dalam situs resmi MK pada Rabu (18/11/2026), permohonan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026.
Dalam gugatannya, pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun.
Ketentuan tersebut sebelumnya telah mengalami perubahan melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Setelah perubahan, syarat usia minimal 40 tahun tetap berlaku, tetapi terdapat alternatif bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Pemohon yang berprofesi sebagai pengajar sekaligus aktivis menilai batas usia tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara yang memiliki kapasitas untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden.
Menurut dia, kesempatan untuk menduduki jabatan publik seharusnya tidak semata-mata ditentukan berdasarkan batasan usia, tetapi juga mempertimbangkan prinsip persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
Dalam argumentasinya, pemohon turut menyinggung sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai bagian dari alasan yang diajukan dalam permohonan tersebut.
Pemohon juga mengklaim putusan-putusan itu menyebabkan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 sehingga menimbulkan kekosongan jabatan.
“Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama,” demikian salah satu argumentasi pemohon dalam gugatannya.
Melalui permohonan ini, pemohon meminta MK menguji kembali ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden agar ditetapkan paling rendah 19 tahun.
Perkara tersebut kini tercatat dalam register perkara MK. Permohonan ini membuka kembali perdebatan mengenai batas usia kepemimpinan nasional, hak konstitusional warga negara, serta persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Namun, permintaan perubahan batas usia tersebut masih berupa dalil pemohon dan belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan mengenai konstitusionalitas pasal yang digugat berada di tangan Mahkamah Konstitusi.****





