Fajarasia.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui dua rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk diproses menjadi usul inisiatif DPR.
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kedua RUU itu selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta persetujuan anggota rapat terhadap hasil penyusunan kedua rancangan undang-undang tersebut. Seluruh anggota Baleg yang hadir menyatakan setuju.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa kedua rancangan tersebut merupakan usul inisiatif Baleg DPR RI yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026.
Menurut Sturman, Panja telah melakukan pembahasan secara intensif dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Proses tersebut mencakup rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada 16 November 2026. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat Panja pada 17 November 2026.
Dari rangkaian pembahasan tersebut, disepakati bahwa perubahan terhadap kedua undang-undang dilakukan secara terbatas. Fokus utamanya adalah memperkuat potensi daerah, terutama sektor pariwisata, agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang Provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang Provinsi NTT dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Sturman.
Sejumlah materi menjadi perhatian dalam perubahan regulasi tersebut. Di antaranya penyesuaian karakteristik wilayah, pengembangan potensi sumber daya alam, penguatan karakteristik kultural, serta penyediaan instrumen pendanaan pembangunan daerah.
Dalam rancangan perubahan itu, pemerintah daerah NTB dan NTT juga diarahkan memiliki alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Instrumen yang diatur mencakup penerbitan obligasi daerah, pungutan terhadap wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, serta penerimaan bantuan dari pihak non-pemerintah.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), kontribusi sah lainnya, serta penerbitan instrumen pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota Baleg DPR RI Melly Goeslaw mengatakan, perubahan kedua undang-undang tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik dan budaya masing-masing wilayah.
Ia mengingatkan agar pengaturan sumber pendanaan pembangunan dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Dengan penguatan regulasi tersebut, NTB dan NTT diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, sumber daya alam, dan kekayaan budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.****





