Fajarasia.id – Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan kepala negara pada Selasa (17/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah dirinya terseret tuduhan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api yang diduga melibatkan uang suap sebesar 25 juta dollar AS.
Tuduhan itu berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api Tavantolgoi–Gashuunsukhait pada 2019, ketika Khurelsukh masih menjabat sebagai perdana menteri.
Tekanan politik terhadap Khurelsukh meningkat setelah mantan Wali Kota Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, melontarkan tudingan bahwa sang presiden menerima aliran dana ilegal dari proyek tersebut.
Pernyataan itu memicu reaksi keras dari oposisi, Partai Demokrat, yang kemudian mendesak Khurelsukh segera melepaskan jabatannya.
Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara nasional, Khurelsukh membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku menjadi sasaran kampanye hitam yang telah berlangsung lebih dari satu bulan dan merusak reputasinya.
“Saya tidak pernah mencuri sepeser pun dari rakyat maupun negara saya. Saya akan menyerahkan seluruh tugas kepresidenan dan kembali menjadi warga negara biasa,” tegas Khurelsukh sebagaimana dikutip redaksi pada Rabu (18/11/2026).
Ia juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menghadapi tuduhan tersebut.
Dikutip dari laporan Associated Press (AP), pengunduran diri Khurelsukh turut diikuti dua pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Mereka adalah Wakil Menteri Kehakiman dan Dalam Negeri Munkh-Erdene Dembereltseren serta Kepala Sekretariat Kabinet Enkhbayar Battumur.
Pusat dugaan korupsi tersebut berada pada proses pemberian kontrak pembangunan jalur kereta api Tavantolgoi–Gashuunsukhait pada 2019.
Khurelsukh dituding mengatur agar kontrak proyek diberikan kepada Bodi International LLC, salah satu perusahaan konglomerasi besar di Mongolia, tanpa melalui proses tender terbuka.
Sebagai imbalannya, ia diduga menerima suap sebesar 25 juta dollar AS.
Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Bodi International LLC. Dalam pernyataan resminya pada Senin (16/11/2026), perusahaan itu menegaskan tidak pernah memberikan uang suap kepada pejabat tinggi maupun aparatur sipil negara.
Perusahaan tersebut juga mengecam tuduhan yang beredar karena dinilai mencemarkan nama baik.
Di tengah skandal tersebut, sejumlah pengamat menilai keputusan Khurelsukh mundur belum tentu menandai berakhirnya perjalanan politiknya.
Dosen Universitas Nasional Mongolia, Munkh-Erdene Gantulga, berpandangan bahwa langkah tersebut justru berpotensi membangun kembali citra Khurelsukh di mata masyarakat.
Menurut dia, pengunduran diri dapat membuat Khurelsukh terlihat sebagai pemimpin yang mengutamakan integritas dan bersedia mempertanggungjawabkan posisinya di tengah kontroversi.
“Di hadapan publik, langkah ini membuatnya terlihat adil, jujur, dan berintegritas sebagai seorang politisi,” ujar Gantulga.
Situasi ini juga tidak terlepas dari dinamika internal Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang selama beberapa tahun terakhir mengalami perpecahan antarfaksi. Ketegangan politik di partai penguasa bahkan pernah memicu pergantian tiga perdana menteri dalam kurun waktu sembilan bulan.
Khurelsukh sendiri pernah mengambil langkah serupa pada Januari 2021 dengan mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri sebelum maju dalam pemilihan presiden. Enam bulan kemudian, ia berhasil memenangkan kontestasi tersebut.
Sementara itu, pengunduran diri Khurelsukh kali ini belum otomatis berlaku. Berdasarkan mekanisme konstitusi Mongolia, keputusan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan parlemen atau State Great Khural.
Parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara pada akhir pekan ini. Jika disetujui, Ketua Parlemen akan mengambil alih tugas sebagai penjabat presiden sementara.
Perkembangan kasus ini menjadi ujian bagi stabilitas politik Mongolia sekaligus menyoroti tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.***





