Fajarasia.id – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut dipertanyakan. Penilaian itu muncul setelah tidak ada lagi kader PSI yang tercatat berada di kabinet.
Jazilul menduga PSI kemungkinan sudah tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah menyusul mundurnya tiga kader partai tersebut dari keanggotaan PSI.
“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Tiga kader PSI yang dimaksud adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
Ketiganya diketahui mengundurkan diri dari PSI pada 9 November 2026. Raja Juli sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI, sedangkan Isyana dan Giring merupakan anggota Dewan Pembina partai tersebut.
Perkembangan ini juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka mengambil keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Meski demikian, PSI menegaskan keputusan tersebut tidak mengubah sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo.
Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan pihaknya menghormati keputusan Gibran, meskipun mengaku menyayangkan langkah tersebut.
“Di satu sisi menyayangkan, namun di sisi lain kami menghormati keputusan Mas Gibran,” kata Grace saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Grace, keputusan Gibran untuk mundur diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang. PSI juga masih menunggu langkah politik Gibran selanjutnya.
Ia memastikan PSI tetap memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, terutama terhadap program pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat.
“Kita tunggu plan Mas Gibran selanjutnya. Yang pasti, PSI tetap mendukung Pak Presiden, terutama program-program yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. Ia menyatakan partainya menghormati keputusan Gibran untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden.
Andy menilai jabatan publik merupakan amanah yang berasal dari rakyat, bukan kepemilikan pribadi seseorang.
“Kami menghormati keputusan Mas Gibran untuk mundur. Kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi. Jabatan itu datang dari rakyat. Ketika jabatan mulai menjadi beban untuk pemerintahan, mengembalikannya adalah sikap yang baik,” kata Andy.
Ia menambahkan, pelepasan jabatan tidak berarti seseorang harus berhenti mengabdi kepada masyarakat.
Menurut Andy, PSI akan tetap mendukung berbagai program pemerintahan Prabowo agar kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat dapat berjalan.
“Jabatan boleh dilepas, tetapi pengabdian terus berjalan,” ujarnya.
Pernyataan Jazilul dan sikap PSI tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai posisi partai itu dalam peta koalisi pemerintahan. Di satu sisi, PKB mempertanyakan status politik PSI, sementara PSI menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung kepemimpinan Prabowo.****





