Fajarasia.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kembali menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Setelah 18 tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa disahkan, regulasi tersebut didorong untuk segera diselesaikan sebagai bentuk pemenuhan amanat konstitusi.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan, pembahasan RUU Masyarakat Adat tidak boleh terus tertunda. Menurut dia, keberadaan undang-undang khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.
“Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini sudah ada di Program Legislasi Nasional selama 18 tahun. Jadi, ini ibaratnya kalau manusia sudah akil balig,” kata Martin seusai memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Masyarakat Adat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, pembentukan RUU tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat. Setidaknya terdapat empat ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukannya, yakni Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3).
Martin menegaskan, pengakuan terhadap masyarakat adat dalam konstitusi harus diterjemahkan ke dalam aturan yang dapat dilaksanakan secara nyata. Karena itu, Baleg berkomitmen melanjutkan pembahasan hingga RUU tersebut dapat diselesaikan.
“Kalau kita mau konsisten terhadap konstitusi, maka kita harus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini,” ujarnya.
Selain persoalan konstitusional, terdapat sejumlah pertimbangan lain yang menguatkan urgensi pembentukan regulasi tersebut. Salah satunya adalah perjuangan masyarakat adat yang telah berlangsung selama hampir dua dekade untuk memperoleh perlindungan hukum secara khusus.
Dari sisi politik, pembentukan undang-undang ini juga disebut telah menjadi bagian dari janji politik sejak 2014 yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Dalam pembahasan Panja, sejumlah daerah turut menjadi perhatian karena telah memiliki inisiatif pengaturan mengenai masyarakat adat. Daerah tersebut antara lain Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Anggota Baleg DPR RI Rico Menoza menyoroti pentingnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat adat, termasuk perlindungan rumah adat serta dukungan bantuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan kebudayaan mereka.
Sementara itu, anggota Baleg DPR RI La Tinro menekankan perlunya pembenahan pendataan dan identifikasi masyarakat adat. Menurut dia, kejelasan kriteria menjadi hal penting agar proses pengakuan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kriteria tersebut perlu mencakup identitas masyarakat adat, keberadaan komunitas, serta wilayah adat yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Dengan demikian, RUU Masyarakat Adat diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan secara normatif, tetapi juga menghadirkan mekanisme perlindungan yang jelas terhadap identitas, wilayah, hak tradisional, dan keberlangsungan budaya masyarakat adat di Indonesia.****





