Fajarasia.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI. Regulasi yang telah melalui proses panjang tersebut disepakati untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyelesaian RUU tersebut tidak terlepas dari proses penyerapan aspirasi publik yang dilakukan Komisi III DPR RI melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Aspirasi yang dihimpun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, pakar, hingga organisasi yang memberikan masukan terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” kata Dasco seusai memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, rangkaian RDPU telah berlangsung sejak September 2025. Dalam periode tersebut, Komisi III secara konsisten menggelar sedikitnya dua kali RDPU setiap pekan untuk mendengarkan berbagai pandangan dan masukan.
Menurut Habiburokhman, intensitas pembahasan tersebut menunjukkan besarnya perhatian DPR terhadap partisipasi publik dalam penyusunan regulasi strategis.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” ujar Habiburokhman.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan maupun sarana bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan.
Karena itu, menurut dia, sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut telah dirancang untuk memberikan perlindungan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.
“Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insyaallah sudah tertutup,” katanya.
Dengan disepakatinya RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II, DPR dan pemerintah selangkah lebih dekat menuju pengesahan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat.***





