Fajarasia.id — Wacana pengunduran diri hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik silang pendapat di ranah politik nasional. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilai terburu-buru mendorong pemakzulan tanpa memberikan ruang klarifikasi publik secara utuh.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai, polemik mengenai keabsahan ijazah yang disinggung sejumlah pihak seharusnya disikapi secara terukur melalui mekanisme penjelas yang berimbang. Menurutnya, pemakzulan merupakan langkah paling akhir yang memiliki tahapan konstitusional ketat.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran untuk mengklarifikasi secara langsung,” ujar Bestari kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Bestari menekankan pentingnya transparansi serta kepatuhan pada mekanisme penegakan hukum dan aturan ketatanegaraan. Ia mempertanyakan desakan politik yang dinilai melompati tahapan-tahapan penting dalam menguji kebenaran suatu isu.
“Kenapa jadi buru-buru? Sebelum pemakzulan harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan,” tegasnya.
Pernyataan PSI tersebut merespons penegasan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Parera. Sebelumnya, Andreas mendorong Gibran untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden demi merespons dinamika publik terkait isu kualifikasi pendidikan.
Andreas menyebut, opsi pengunduran diri menjadi alternatif rasional ketimbang menghadapi proses politik formal di parlemen. Ia menilai narasi pertahanan yang disampaikan pihak pendukung selama ini belum menjawab substansi persoalan yang disuarakan publik.***
