Fajarasia.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merumuskan empat tahapan strategis untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden RI setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, keempat agenda tersebut menjadi fokus utama pembahasan dalam Rapat Gabungan MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Tahapan pertama yang ditetapkan MPR adalah menentukan jadwal pelaksanaan Rapat Paripurna sebagai forum resmi pemilihan wakil presiden yang baru.
Langkah kedua menyangkut persetujuan pengiriman surat resmi dari pimpinan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, MPR meminta Presiden menyerahkan dua nama kandidat calon wakil presiden lengkap beserta berkas persyaratannya.
Muzani menegaskan, Presiden Prabowo diberi tenggat waktu paling lama 14 hari terhitung sejak surat diterima untuk menyodorkan dua nama tersebut.
“Siapa nama dua calon Wakil Presiden, Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini,” kata Muzani.
Untuk tahapan ketiga, MPR akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari sekitar 36 anggota. Tim ini mengemban tugas meneliti seluruh kelengkapan dokumen administrasi maupun persyaratan dari dua kandidat yang diusulkan Presiden.
Adapun langkah keempat adalah pembentukan tim ad hoc guna menyusun draf Ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih hasil Rapat Paripurna.
Muzani menyatakan, rangkaian mekanisme ini dirancang agar transisi pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia berjalan tertib sesuai koridor konstitusi. Ia pun meminta dukungan publik demi kelancaran proses tersebut.
“Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR. Kami merasa bahwa support dan dukungan itu luar biasa,” ujarnya.***
