Fajarasia.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyesalkan dugaan penyadapan terhadap kepala negara. PBNU meminta persoalan tersebut ditangani melalui jalur hukum dan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Kikin A. Hakim atau Gus Kikin dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (13/11/2026), setelah pelaksanaan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
Pernyataan itu merupakan sikap bersama PBNU dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dalam merespons perkembangan situasi politik nasional.
Gus Kikin menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut kedudukan kepala negara dan pemerintahan.
“Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Gus Kikin dalam keterangan tertulis.
Terkait penanganan perkara tersebut, PBNU meminta seluruh proses diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
“Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Selain menyoroti dugaan penyadapan, PBNU juga menegaskan komitmennya mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, khususnya dalam menjaga keamanan nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Gus Kikin turut mengingatkan seluruh lembaga negara agar mengutamakan kepentingan bangsa di tengah dinamika politik yang berkembang. Menurut dia, stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjadi perhatian bersama.
“NU meminta seluruh lembaga negara menjaga keutuhan NKRI, menjaga kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan tetap menjaga keamanan dan persatuan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak memperkeruh keadaan dan tetap menjaga suasana kondusif. Persatuan nasional, menurutnya, menjadi modal penting agar agenda pembangunan tidak terganggu oleh persoalan politik.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Kikin menyerukan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT dari berbagai ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.
Pernyataan sikap PBNU tersebut merupakan hasil Konferensi Besar NU yang berlangsung pada 12 November 2026. Sikap itu disusun setelah mempertimbangkan perkembangan sosial politik nasional serta menyerap aspirasi dan masukan warga NU dari berbagai daerah.
Gus Kikin menegaskan, enam poin pernyataan sikap tersebut menjadi pedoman bagi seluruh tingkatan organisasi NU, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU hingga pengurus ranting.
Melalui pernyataan tersebut, PBNU mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan persatuan, menjaga ketenangan, serta mempercayakan penyelesaian persoalan hukum kepada institusi yang berwenang.***
