Lamhot Sinaga Nilai Dasco Sosok Ideal Dampingi Prabowo

Lamhot Sinaga Nilai Dasco Sosok Ideal Dampingi Prabowo

Fajarasia.id  – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.

Menurut Lamhot, Dasco memiliki sejumlah keunggulan yang dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan, mulai dari pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga kapasitas menjaga stabilitas politik nasional.

Lamhot menyebut setidaknya ada empat alasan yang membuat Dasco layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi wakil presiden. Keempatnya meliputi kemampuan menjaga soliditas politik, pengalaman di pemerintahan dan parlemen, komunikasi lintas kelompok, serta tingkat penerimaan yang luas.

“Saya melihat Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo. Ada empat keunggulan mendasar yang menurut saya menjadi pertimbangan penting,” ujar Lamhot.

Ia menjelaskan, salah satu keunggulan Dasco adalah kemampuannya membangun hubungan dan menjaga keseimbangan di antara partai-partai politik, baik yang berada dalam koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Menurut Lamhot, besarnya koalisi pendukung pemerintah tidak serta-merta menghilangkan tantangan politik. Perbedaan kepentingan dan aspirasi setiap partai tetap perlu dikelola agar tidak memicu ketegangan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Dalam hal ini, posisi Dasco sebagai salah satu tokoh penting Partai Gerindra sekaligus pimpinan DPR dinilai memberinya pemahaman mengenai dinamika politik nasional.

“Presiden membutuhkan wakil yang mampu menjaga keseimbangan politik. Jangan sampai ada partai yang merasa kurang diperhatikan atau ditinggalkan. Saya melihat Pak Dasco memiliki kapasitas untuk merawat kebersamaan tersebut,” katanya.

Lamhot juga menilai Dasco dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan partai-partai di luar koalisi. Menurut dia, komunikasi dengan kelompok yang berbeda pandangan tetap diperlukan untuk menjaga demokrasi yang sehat.

Alasan kedua adalah pengalaman Dasco di parlemen. Ia tercatat menjadi anggota DPR RI sejak 2014 dan menduduki posisi Wakil Ketua DPR sejak 2019.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membantu Presiden mengawal berbagai agenda strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Presiden membutuhkan pendamping yang bisa langsung bekerja, memahami persoalan kelembagaan, dan mengerti bagaimana sebuah kebijakan dapat dijalankan,” ujar Lamhot.

Selanjutnya, Lamhot menyoroti kemampuan komunikasi Dasco. Menurut dia, seorang wakil presiden tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif, tetapi juga harus mampu mendengar aspirasi, membangun dialog, dan menjembatani perbedaan kepentingan.

Kemampuan tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan pemerintah dengan DPR, partai politik, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga kelompok aktivis.

Alasan keempat berkaitan dengan tingkat penerimaan Dasco di berbagai kalangan. Lamhot menilai Dasco memiliki jaringan komunikasi yang luas, termasuk dengan politisi lintas partai, unsur TNI dan Polri, pengusaha, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan.

Ia berpandangan, penerimaan yang luas dapat membantu menciptakan suasana politik yang kondusif sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

Meski demikian, Lamhot menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan bukan berarti menghilangkan kritik dan perbedaan pendapat. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola melalui komunikasi dan mekanisme demokrasi.

Ia berharap dinamika mengenai pengisian jabatan wakil presiden dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan tetap berjalan.

Lamhot juga mengingatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

“Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan figur yang mampu memperkuat Presiden, menjaga stabilitas politik, merawat komunikasi dengan seluruh kekuatan politik, dan memastikan pemerintahan dapat bekerja secara optimal,” pungkas Lamhot.****

Pos terkait