AFajarasia.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis (8/10/2026). Selain menyampaikan pandangan mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan, Puan akan turut dalam pemilihan Presiden IPU periode 2026-2029.
Puan menghadiri agenda 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.
Salah satu agenda penting Sidang Umum IPU ke-153 adalah pemilihan Presiden IPU ke-32. Posisi tersebut saat ini dijabat Tulia Ackson dari Tanzania sebagai Presiden IPU ke-31.
Sebelum pemungutan suara, Puan mengikuti agenda general debate bersama para ketua parlemen negara anggota IPU.
Dalam forum tersebut, Puan menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dan transparan, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
“Sejalan dengan tema sidang tahun ini, tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil,” ujar Puan.
Sidang IPU tahun ini mengangkat tema Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua.
Menurut Puan, demokrasi seharusnya memberikan kesempatan nyata kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan, menikmati hasil pembangunan secara adil, serta meningkatkan kualitas hidup.
Ia mengatakan efisiensi pemerintahan, transparansi, dan kelembagaan yang efektif merupakan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” katanya.
Puan juga menyoroti potensi hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Menurut dia, konsentrasi kekuatan ekonomi dapat memengaruhi kualitas demokrasi apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.
Karena itu, ia menilai parlemen memiliki posisi penting untuk memastikan aspirasi masyarakat diterjemahkan dalam bentuk undang-undang, anggaran, pengawasan, dan kebijakan publik.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” ujar Puan.
Dalam rangkaian Sidang Umum IPU ke-153, Puan juga bertemu dengan tiga kandidat Presiden IPU ke-32.
Ketiga kandidat tersebut yakni Sahiba Gafarova, Ketua Parlemen Azerbaijan; Milton Dick, Ketua DPR Australia; dan Rojo Edwards Silva, Senator Parlemen Chile.
Puan dijadwalkan mengikuti pemungutan suara pemilihan Presiden IPU yang akan berlangsung pada Jumat (9/10/2026).
Selain agenda pemilihan, Puan juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen negara anggota IPU, termasuk Thailand dan Georgia.
Kehadiran Puan di Tanzania menjadi bagian dari diplomasi parlemen Indonesia sekaligus partisipasi DPR RI dalam menentukan kepemimpinan organisasi parlemen dunia untuk periode 2026-2029.****
