Fajarasia.id — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan tugas pemadaman.
Menurut Firman, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman. Keselamatan personel, kesiapan peralatan, serta mitigasi risiko harus menjadi bagian utama dari strategi penanggulangan kebakaran.
“Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang,” kata Firman dalam keterangan persnya, Senin (26/10/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, petugas dan relawan yang berada di garis depan menghadapi risiko besar ketika memadamkan api, terutama di kawasan yang sulit dijangkau dan memiliki kondisi lingkungan berbahaya.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap personel yang diterjunkan memiliki perlengkapan keselamatan memadai, dukungan logistik, serta prosedur operasional yang jelas untuk menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
Firman menilai, evaluasi juga perlu mencakup kesiapan personel, efektivitas koordinasi antarlembaga, dan kemampuan tim dalam mengidentifikasi potensi bahaya sebelum melakukan pemadaman.
Selain mengevaluasi aspek keselamatan, Firman meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang dan menimbulkan korban jiwa.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui deteksi dini, patroli intensif di kawasan rawan kebakaran, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi munculnya titik api.
Menurut dia, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melawan hukum juga harus dilakukan secara tegas.
Pencegahan dinilai penting untuk mengurangi luas wilayah yang terbakar sekaligus menekan risiko yang harus dihadapi petugas dan relawan selama operasi pemadaman.
Firman turut menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, petugas pemadam, dan masyarakat. Koordinasi yang baik diperlukan agar informasi mengenai titik api dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan sumber daya penanganan dapat dikerahkan secara tepat.
Ia berharap evaluasi penanganan karhutla menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar menjadi respons setelah jatuhnya korban.
“Keselamatan petugas harus menjadi prioritas. Penanganan karhutla perlu dilakukan secara terencana, mulai dari pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, hingga perlindungan bagi mereka yang bertugas di lapangan,” demikian penekanan Firman.
Menurut dia, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari efektivitas pencegahan dan kemampuan negara melindungi keselamatan petugas serta relawan yang menjalankan misi kemanusiaan tersebut.****
