Fajarasia.id — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat kapasitas rumah sakit di Kalimantan Tengah (Kalteng) menyusul lonjakan pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang diduga berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Puan menilai, peningkatan jumlah pasien harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas kesehatan, mulai dari ketersediaan tempat tidur, peralatan medis, hingga tenaga kesehatan. Pemerintah juga diminta memastikan rumah sakit mampu menangani pasien yang membutuhkan perawatan intensif maupun rujukan dari daerah lain.
“Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan rumah sakit yang membutuhkan tambahan dukungan paling mendesak. Keputusan bantuan perlu mengikuti kebutuhan pelayanan saat ini,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Puan, berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah pasien yang masuk rumah sakit di Kalteng meningkat hingga tiga kali lipat di tengah memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla.
Data yang disampaikan menyebutkan terdapat lebih dari 72.431 kasus ISPA, dengan jumlah tertinggi berada di Palangka Raya.
Puan meminta Kemenkes bersama dinas kesehatan setempat memperbarui data secara berkala mengenai jumlah pasien, kebutuhan perawatan, kapasitas tempat tidur, serta kemampuan rumah sakit menerima rujukan.
Pembaruan informasi tersebut diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat, terutama ke fasilitas kesehatan yang menghadapi tekanan pelayanan paling besar.
Puan menyambut langkah Kemenkes yang menyiapkan percepatan distribusi bantuan peralatan medis, termasuk ventilator, ke rumah sakit di kabupaten dan kota di Kalteng.
Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan peralatan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Rumah sakit yang mengalami peningkatan jumlah pasien perlu mendapat dukungan sesuai kekurangan tenaga kesehatan, sarana, dan kapasitas perawatan.
Selain rumah sakit, Puan meminta penguatan pelayanan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Dengan pemeriksaan lebih awal, warga yang mengalami gangguan pernapasan dapat segera memperoleh penanganan dan dirujuk apabila kondisi klinisnya membutuhkan perawatan lebih lanjut.
Menurut dia, penguatan layanan kesehatan juga harus memastikan pasien dengan kebutuhan medis lain tidak terabaikan akibat meningkatnya beban pelayanan selama karhutla.
“Pada saat yang sama, penguatan penanganan dampak asap karhutla perlu pula menjaga keberlangsungan pelayanan lain, termasuk persalinan, tindakan gawat darurat, dan pengobatan rutin,” ujarnya.
Puan menegaskan, penanganan dampak kesehatan akibat asap karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, dan Puskesmas.
Ia berharap dukungan fasilitas kesehatan dapat diberikan berdasarkan kondisi terkini agar pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan, sementara pelayanan medis bagi masyarakat secara keseluruhan tetap berjalan.
Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan penanganan karhutla dan pengendalian paparan asap agar risiko gangguan kesehatan masyarakat dapat ditekan.*****
