Fajarasia.id — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meninjau penanganan sungai pascabanjir bandang di kawasan Muaro Panjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (29/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan itu, Andre didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, serta Kepala Balai Cipta Karya Sumbar, Maria Doeni Isa. Mereka melihat langsung pekerjaan penanganan sungai, termasuk pengerahan alat berat dan pelaksanaan pekerjaan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang.
Andre menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo atas dukungan anggaran dan percepatan penanganan dampak bencana di Sumatera Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PU Dody Hanggodo. Pemerintah pusat menunjukkan komitmen untuk membangun kembali Sumatera Barat setelah bencana,” kata Andre dalam keterangannya.
Menurut dia, penanganan bencana harus berlanjut dari tahap tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
“Kita melihat langsung alat berat sudah bekerja dan pekerjaan permanen mulai dilaksanakan. Ini yang kita dorong, agar penanganan tidak berhenti pada tanggap darurat, tetapi berlanjut sampai rekonstruksi,” ujarnya.
Andre menambahkan, percepatan pekerjaan harus tetap memperhatikan kajian teknis, desain konstruksi, serta analisis lingkungan. Namun, proses persiapan tersebut perlu dilakukan secara efektif mengingat banjir kembali terjadi dan warga membutuhkan kepastian perlindungan.
Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan bahwa alokasi anggaran penanganan sumber daya air pascabencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp 4,3 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 380 miliar dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat, sedangkan sekitar Rp 3,8 triliun disiapkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Khusus Kota Padang, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan mencapai sekitar Rp 782 miliar. Pekerjaan difokuskan pada dua sungai utama, yakni Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, termasuk kawasan Gunung Nago dan Koto Tuo.
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian banjir dan sedimen. Rencana pekerjaan meliputi pembangunan dua bendungan, tiga cek dam, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta penanganan kebutuhan air baku.
“Untuk Kota Padang, penanganan difokuskan pada dua sungai utama, yakni Batang Kuranji dan Batang Air Dingin, dengan pekerjaan yang tersebar di sejumlah titik. Kita juga menyiapkan bangunan pengendali sedimen di bagian hulu agar material tidak terus terbawa ke hilir ketika terjadi hujan deras,” kata Reski.
Ia menjelaskan, pekerjaan permanen yang semula ditargetkan dimulai pada November 2026 dapat dipercepat menjadi Oktober 2026. Percepatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kejadian banjir berulang di Kota Padang.
Secara keseluruhan, program penanganan pascabencana yang dilaksanakan BWS Sumatera V mencakup 43 sungai di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Berdasarkan paparan Reski, progres perkuatan tebing dan penanganan tanggul telah mencapai kisaran 75 persen, sedangkan normalisasi sungai berada di sekitar 87 persen.
Di Kabupaten Padang Pariaman, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipaparkan mencapai sekitar Rp 1,33 triliun. Penanganan meliputi Batang Anai, Batang Tapakis, Batang Ulakan, dan Batang Mangor, termasuk pembangunan bendungan, tujuh cek dam, normalisasi sungai, serta tanggul.
Sementara itu, Kabupaten Solok mendapat alokasi sekitar Rp 392 miliar untuk penanganan Batang Lembang, Batang Gawan, dan sejumlah sungai di kawasan Saniang Baka. Di Kabupaten Agam, anggaran yang dipaparkan mencapai sekitar Rp 278 miliar, termasuk penanganan Batang Malalak dan pembangunan delapan cek dam.
Adapun di Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan mencakup penanganan Batang Sinamar, pengendalian lahar dan sedimen Gunung Marapi, serta pembangunan bendungan, sabo dam, cek dam, dan normalisasi sungai.
Di Kota Padang Panjang, program pengendalian sedimen dan pembangunan satu cek dam direncanakan dengan anggaran sekitar Rp 50 miliar. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi sekitar Rp 25 miliar untuk pekerjaan penanganan yang dipaparkan BWS Sumatera V.
Reski menegaskan, pembangunan infrastruktur sungai membutuhkan perencanaan menyeluruh. Penanganan tidak cukup dilakukan di satu titik, tetapi harus mempertimbangkan kondisi alur sungai, pergerakan sedimen, bangunan pengendali di bagian hulu, serta dampaknya terhadap wilayah hilir.
Andre menyatakan akan terus mengawal koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis agar anggaran yang telah disiapkan dapat direalisasikan secara optimal.
Ia berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat perlindungan warga Sumatera Barat dari ancaman banjir dan bencana serupa pada masa mendatang.****
