Fajarasia.id – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan partainya tetap konsisten mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen. Menurut Paloh, jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen akan membuat tata kelola demokrasi berjalan lebih efektif.
“NasDem paling eager untuk menaikkan tingkat parliamentary threshold. Pertimbangan kita adalah selected party. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini,” ujar Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).
Paloh mengatakan usulan tersebut telah lama menjadi sikap politik Partai NasDem dalam setiap pembahasan sistem pemilu. Meski demikian, ia menegaskan partainya tetap menghormati pandangan berbeda dari partai politik lainnya.
Menurut Paloh, peningkatan ambang batas parlemen bukan semata-mata untuk kepentingan partai, melainkan sebagai upaya menciptakan sistem politik yang lebih sederhana dan efektif.
Menariknya, Paloh mengakui bahwa berdasarkan sejumlah hasil survei, elektabilitas NasDem saat ini belum mencapai angka 7 persen. Namun, kondisi tersebut tidak mengubah sikap partainya dalam mendukung kenaikan ambang batas parlemen.
“NasDem mengusulkan 7 persen, walaupun surveinya NasDem 4 persen. Jadi NasDem mengikhlaskan dirinya kalau dia enggak masuk di parlemen karena parliamentary threshold-nya tinggi,” kata Paloh.
Ia menilai kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan partai politik. Karena itu, NasDem tetap mendorong usulan tersebut meski berpotensi merugikan partainya sendiri.
Paloh menegaskan, keberanian mengambil sikap tersebut menjadi bentuk komitmen NasDem untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
Pembahasan di Koalisi
Wacana ambang batas parlemen sebelumnya juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah menjelang revisi Undang-Undang Pemilu.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan pertemuan tersebut membahas sejumlah substansi penting terkait sistem pemilu, termasuk besaran parliamentary threshold.
Menurut Sugiono, terdapat kecenderungan kesepakatan di antara sejumlah partai terkait kenaikan ambang batas parlemen. Namun, Gerindra secara khusus menyatakan dukungan terhadap angka 5 persen.
“Gerindra sepakat soal PT 5 persen. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati,” ujar Sugiono.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan pembahasan mengenai ambang batas parlemen masih akan menjadi salah satu isu krusial dalam revisi UU Pemilu. Di tengah perdebatan tersebut, NasDem tampil sebagai partai yang paling vokal mendorong kenaikan hingga 7 persen, bahkan dengan risiko kehilangan kursi di Senayan.****
