Fajarasia.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan besar di panggung internasional. Pada Rabu (7/1), Trump menandatangani Memorandum Kepresidenan yang menginstruksikan lembaga pemerintah AS untuk menarik diri dari 66 organisasi internasional yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memulihkan “kedaulatan Amerika” sekaligus mengurangi pengeluaran yang dianggap membebani pembayar pajak.
“Memorandum tersebut memerintahkan semua Departemen dan Lembaga Eksekutif untuk berhenti berpartisipasi dan mendanai 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang beroperasi bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS,” ungkap pernyataan resmi Gedung Putih.
Pemerintah AS menilai banyak organisasi internasional justru mengkritik kebijakan Washington, memajukan agenda globalis, atau tidak menghasilkan dampak nyata. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk organisasi tersebut akan dialihkan ke prioritas domestik, seperti pembangunan infrastruktur, kesiapan militer, keamanan perbatasan, serta perlindungan perusahaan Amerika dari campur tangan asing.
Beberapa organisasi besar yang menjadi sasaran penarikan antara lain:
- Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris.
- Dana Kependudukan PBB (UNFPA) yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi.
- Organisasi yang sebelumnya sudah ditinggalkan AS, seperti WHO, UNESCO, Dewan HAM PBB, dan UNRWA.
Di luar PBB, AS juga akan meninggalkan sejumlah badan keamanan dan demokrasi regional, termasuk Forum Kontraterorisme Global, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Kemitraan untuk Kerja Sama Atlantik.
Gedung Putih menegaskan organisasi-organisasi tersebut dianggap berlebihan, tidak efektif, atau tidak selaras dengan prioritas AS. Trump ingin memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan strategis dalam negeri, bukan untuk agenda internasional yang dinilai merugikan.
Langkah ini diperkirakan akan memicu perdebatan internasional, terutama terkait komitmen AS terhadap isu global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan kerja sama multilateral. Namun, pemerintahan Trump menegaskan fokus utama tetap pada kepentingan nasional dan kedaulatan Amerika.
