Fajarasia.id – Mayoritas SMA/SMK swasta di Kota Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program ini dirancang untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dengan skema pendidikan gratis.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, menegaskan penolakan bukan karena sekolah swasta enggan membantu pemerintah memperluas akses pendidikan, melainkan karena kebijakan disusun tanpa melibatkan yayasan maupun organisasi sekolah swasta. “Pemilik sekolah itu yayasan, bukan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah bergerak sendiri tanpa persetujuan yayasan, bisa menimbulkan masalah internal,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
BMPS juga menilai komunikasi pemerintah minim sejak awal penyusunan kebijakan. Menurut Ayung, dialog seharusnya dilakukan agar mekanisme kerja sama bisa disepakati bersama. Ia menyoroti skema bantuan Rp 2,7 juta per siswa yang dinilai belum realistis menutup biaya operasional SMA/SMK.
Selain itu, BMPS mengingatkan agar isu kemiskinan tidak dijadikan komoditas politik. “Swasta tidak mau menyusahkan masyarakat miskin. Banyak sekolah swasta sudah memberi pendidikan gratis bahkan menyediakan asrama tanpa biaya,” kata Ayung.
Meski menolak skema yang ditawarkan, BMPS menegaskan sekolah swasta tetap siap menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan yayasan sebelum kebijakan diterapkan.****
