Fajarasia.id – Rencana pemerintah membentuk Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan menuai sorotan dari kalangan purnawirawan TNI. Mantan perwira tinggi TNI Johny J Lumintang menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor hukum, ketahanan pangan, dan ekonomi.
“Menurut saya hukum dulu, ketahanan ekonomi, baru tentara. Kalau membangun saat hukum dan ekonomi belum kuat, prioritas itu keliru,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Johny mempertanyakan urgensi penambahan batalion baru di tengah kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, seperti pupuk bagi petani. Ia mencontohkan Jepang yang membangun fondasi negara melalui penguatan ekonomi sebelum memperluas kekuatan militer.
Menurutnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah petani. Peningkatan pendapatan sektor pertanian akan berdampak langsung pada anggaran pertahanan melalui pajak. “Sekarang mencari pupuk susah. Kalau petani dinaikkan, pendapatan per kapita naik, anggaran pertahanan bisa didapat dari pajak,” tegasnya.
Sorotan ini menambah perdebatan publik mengenai arah pembangunan pertahanan, di tengah tuntutan agar pemerintah lebih fokus pada kesejahteraan rakyat.****
