Fajarasia.id – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, menyuarakan penolakannya terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya, langkah tersebut berisiko mengaburkan sejarah dan mencederai semangat Reformasi 1998.
“Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka mahasiswa dan rakyat yang menggulingkannya pada 1998 akan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Ini jelas tidak adil,” ujar Guntur kepada awak media, Kamis (23/10/2025).
Guntur menilai, pengusulan gelar tersebut berpotensi menghapus jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa Orde Baru. Ia menyinggung sejumlah tragedi kelam seperti peristiwa 1965–1966, penembakan misterius, tragedi Talangsari, Rumah Geudong, penghilangan paksa aktivis, hingga kerusuhan Mei 1998 dan tragedi Trisakti serta Semanggi.
Ia juga menyayangkan jika nama-nama seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah hanya dijadikan “penyeimbang” dalam daftar usulan gelar tersebut.
“Gus Dur dan Marsinah adalah simbol perlawanan terhadap rezim otoriter. Justru mereka yang layak mendapat gelar pahlawan karena keberanian mereka melawan ketidakadilan,” tegasnya.
Guntur menekankan bahwa Soeharto seharusnya dikenang sebagai pemimpin yang dilengserkan oleh gerakan rakyat karena praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta pelanggaran HAM berat.
Proses Usulan dan Kontroversi
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menyerahkan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon. Di antara nama-nama tersebut tercantum Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan berasal dari masyarakat dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), yang kemudian diteruskan ke tingkat pusat melalui kepala daerah dan gubernur.
“Nama-nama ini telah melalui proses panjang dan kajian mendalam. Hari ini kami serahkan kepada Dewan Gelar untuk ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul, Selasa (21/10/2025).
Selain tiga nama tersebut, tokoh lain yang diusulkan antara lain Syaikhona Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, Jenderal (Purn) M. Jusuf, dan Jenderal (Purn) Ali Sadikin.
Pro dan Kontra di Tengah Publik
Wacana pemberian gelar kepada Soeharto memicu perdebatan luas. Sejumlah aktivis HAM dan politisi menilai langkah ini bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi mengabaikan luka sejarah bangsa.
Namun, Partai Golkar menyatakan dukungannya. Mereka menilai Soeharto layak mendapat penghargaan atas kontribusinya dalam pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi pasca-Orde Lama.
Pemerintah melalui Dewan Gelar akan menelaah seluruh aspek, termasuk rekam jejak, kontribusi, serta respons masyarakat sebelum mengambil keputusan akhir terkait pemberian gelar kehormatan tersebut.****
