Pertamina Siap Kembalikan Hak Tanah Warga Surabaya, Adies Kadir Pastikan Tanpa Jalur Pengadilan

Pertamina Siap Kembalikan Hak Tanah Warga Surabaya, Adies Kadir Pastikan Tanpa Jalur Pengadilan

Fajarasia.id– Polemik lahan Eigendom Verponding (EV) di Surabaya memasuki tahap krusial setelah pertemuan resmi digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/11). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung lama.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dr. Dalu Agung Darmawan, membuka rapat dengan menegaskan komitmen pemerintah mempercepat proses penyelesaian. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, juga menyampaikan kesiapan perusahaan untuk mengembalikan hak-hak warga Surabaya yang selama ini tertahan akibat status lahan EV. Pertamina berjanji membuka seluruh proses administratif dan berkoordinasi penuh dengan ATR/BPN, DPR RI, serta kementerian terkait.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, memastikan bahwa penyelesaian kasus EV tidak akan melalui jalur pengadilan. Menurutnya, mekanisme administratif lebih cepat, sederhana, dan tidak membebani warga. “Dirut Pertamina sudah menyampaikan niat tulus untuk menyelesaikan masalah ini. Yang penting hak warga Surabaya kembali,” tegas Adies.

Dalam Rapat Dengar Pendapat sebelumnya, Komisi II DPR RI telah menetapkan sejumlah langkah kunci, seperti mendorong penyelesaian non-litigasi, mempercepat verifikasi aset, serta memastikan proses administratif berjalan transparan. Adies berperan aktif menjembatani komunikasi antara kementerian, pemerintah daerah, Pertamina, dan warga agar solusi dapat dicapai tanpa hambatan.

Muchlis, koordinator warga terdampak EV Surabaya, menegaskan bahwa masyarakat hanya menginginkan kepastian hukum dan pengembalian hak atas tanah mereka. Kehadiran warga dalam pertemuan ini menunjukkan harapan besar agar polemik EV segera berakhir dengan solusi yang adil.

Pertemuan di Senayan diikuti oleh pimpinan Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dan Zulkarnaen Arse, pimpinan Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini dan Andre Rosiade, jajaran Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, serta Direksi Pertamina.***

Pos terkait