Pemerintah Targetkan 15.000 Hunian Korban Banjir Sumatra Rampung dalam 3 Bulan

Pemerintah Targetkan 15.000 Hunian Korban Banjir Sumatra Rampung dalam 3 Bulan

Fajarasia.id – Jakarta – Pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana banjir di Sumatra. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditargetkan selesai hanya dalam waktu tiga bulan.

Teddy menyampaikan hal itu lewat unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu (28/12/2025). Ia menjelaskan, koordinasi dilakukan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu malam.

“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan,” kata Teddy.

500 Unit Pertama Segera Rampung Menurut Teddy, Danantara telah memulai pembangunan hunian dari aset BUMN. Dari jumlah tersebut, 500 unit pertama ditargetkan rampung dalam minggu ini. Hunian akan dilengkapi fasilitas dasar seperti sanitasi air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan Wi-Fi, hingga sarana pendukung anak-anak.

Hunian Sementara dan Tetap Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga membangun 4.500 unit hunian sementara di tiga provinsi terdampak. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memulai pembangunan hunian tetap di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sebanyak 2.500 unit tahap pertama sudah berdiri pekan lalu di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua dengan jumlah sama akan dimulai awal pekan depan.

Lokasi Aman dan Akses Mudah Teddy menegaskan, pembangunan hunian dilakukan dengan sejumlah ketentuan: tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses ke jalan utama dan fasilitas umum, serta dekat dengan lokasi aktivitas warga.

Ia berharap pemerintah daerah aktif dalam penyediaan lahan, penentuan lokasi, hingga pengaturan perpindahan warga ke hunian baru. “Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” ujarnya.

 

Pos terkait