Fajarasia.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan bahwa rapat pembahasan pembangunan gerai dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMMP) ditunda. Penundaan ini dilakukan agar diskusi bersama pemerintah dan pihak terkait dapat berlangsung lebih komprehensif, khususnya menyangkut akuntabilitas dan efektivitas program di lapangan.
“Rapat ini sangat penting dan strategis berkaitan dengan akuntabilitas. Rakyat semua melihat ini. Kami juga sudah melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan melihat perkembangan pembangunan gerai maupun pembentukan koperasi desa,” ujar Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan.
Politisi Fraksi Golkar ini menegaskan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan adanya sejumlah hal yang perlu diklarifikasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana. Temuan tersebut mencakup aspek manajemen, administrasi, hingga efektivitas pembangunan gerai di desa dengan jumlah penduduk relatif kecil. “Ada desa yang penduduknya hanya sekitar 150 atau 200 orang tetapi ditempatkan gerai. Ini tidak mungkin bisa efektif dan produktif,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti skema pengelolaan usaha gerai selama dua tahun pertama oleh PT Agrinas Pangan yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan harapan masyarakat desa. Berbagai masukan dan protes dari masyarakat pun telah muncul terkait implementasi program tersebut. Meski demikian, Nurdin menegaskan bahwa Komisi VI tetap mendukung program Presiden sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal. “Komisi VI sangat mendukung program Bapak Presiden. Tetapi dalam implementasinya jangan sampai tidak sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat desa,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi VI DPR menilai penting kehadiran pimpinan PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi dalam rapat lanjutan agar dapat memberikan penjelasan langsung mengenai kebijakan dan pelaksanaan program. “Karena itu kita memutuskan untuk menunda rapat ini,” pungkas Legislator Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.****
