Fajarasia.id – Komisi II DPR menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, MenPAN-RB Rini Widyantini, serta sejumlah gubernur dari berbagai provinsi di Ruang Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Agenda rapat kali ini menyoroti permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer yang masih menjadi isu krusial di banyak daerah. Hadir dalam rapat antara lain Gubernur Papua, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, NTB, serta perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Pembahasan difokuskan pada solusi penataan tenaga honorer, percepatan rekrutmen PPPK, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan. Rapat juga menyinggung perlunya regulasi yang lebih jelas untuk menjamin kepastian status dan kesejahteraan tenaga non-ASN.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Komisi II DPR berharap rapat kerja ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer dan memperkuat sistem kepegawaian nasional.***
