Fajarasia.id — Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, melontarkan kritik tajam sekaligus satir terhadap pernyataan Maruarar Sirait (Ara) dan pengamat politik Qodari yang dinilai keliru memahami kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Di tengah ambisi pemerintah menjalankan program 3 juta rumah, komentar keduanya justru mengundang gelak tawa dan keprihatinan publik.
Pada Februari lalu, Ara menyebut BI telah “memberikan bantuan” sebesar Rp80 triliun untuk sektor perumahan. Menurut Jerry, pernyataan tersebut menggambarkan seolah BI menyalurkan dana tunai langsung ke proyek perumahan, padahal yang terjadi adalah pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum ke level 5%. Kebijakan ini memang membuka ruang likuiditas tambahan yang diperkirakan setara Rp80 triliun, namun tidak secara spesifik dialokasikan untuk sektor perumahan.
“Bank memiliki kebebasan menyalurkan dana tersebut ke sektor mana pun, tergantung pada analisis risiko dan permintaan pasar. Jika harga rumah tetap tidak terjangkau atau calon debitur dinilai berisiko, bank bisa saja enggan menyalurkan kredit,” ujar Jerry.
Tak kalah menggelikan, Qodari menyebut Ara lebih cerdas dari Menteri Keuangan Purbaya karena lebih dulu mengusulkan penurunan GWM. Padahal, GWM adalah instrumen moneter yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan BI, bukan hasil usulan politisi. Sementara penempatan dana pemerintah di bank Himbara merupakan kebijakan fiskal yang menjadi domain Kementerian Keuangan.
“Menyamakan GWM dengan penempatan dana pemerintah di bank Himbara ibarat menyamakan cabai rawit dengan bawang merah—sama-sama dapur, tapi fungsinya jauh berbeda,” tambah Jerry.
Dimensi Serius di Balik Kekocakan
Meski pernyataan Ara dan Qodari mengundang tawa, Jerry menekankan bahwa ada konsekuensi serius yang perlu dicermati:
– Risiko Salah Persepsi Publik: Klaim dana Rp80 triliun untuk perumahan bisa menciptakan ekspektasi palsu di masyarakat.
– Ancaman Stagnasi Program 3 Juta Rumah: Tanpa rumah yang terjangkau dan skema KPR yang inklusif, pelonggaran likuiditas tidak akan berdampak signifikan.
– Bahaya Campur Aduk Fiskal dan Moneter: Ketika figur publik mencampuradukkan otoritas kebijakan, kredibilitas institusi seperti BI dan Kemenkeu bisa terancam.
Politik Berlari Lebih Cepat dari Nalar
Fenomena ini mencerminkan bagaimana ambisi politik kerap melampaui logika ekonomi. Ara ingin tampil visioner, Qodari menambahkan bumbu retorika, dan publik akhirnya disuguhi tontonan yang menghibur namun miskin literasi ekonomi.
Jerry menegaskan bahwa solusi nyata untuk sektor perumahan tidak cukup dengan jargon Rp80 triliun atau Rp200 triliun. Yang dibutuhkan adalah:
– Ketersediaan lahan murah
– Efisiensi biaya konstruksi
– Simplifikasi perizinan daerah
– Skema pembiayaan yang benar-benar terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Penutup
“Kocaknya Ara dan Qodari” bukan sekadar lelucon politik, melainkan refleksi penting tentang perlunya pemahaman yang benar terhadap kebijakan ekonomi. Publik perlu lebih kritis, karena di balik tawa, tersimpan taruhan besar: keberhasilan atau kegagalan program perumahan nasional yang menyangkut hajat hidup jutaan rakyat.****
