Fajarasia.id – Pemerintahan Prabowo Subianto mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) telah menciptakan satu juta lapangan kerja. Namun, klaim tersebut menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Program MBG disebut membuka peluang kerja melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG. Meski demikian, status pekerja di sektor ini dinilai tidak jelas dan rawan ketidakpastian. Lebih jauh, sejumlah pihak menilai program ini justru menggerus lapangan kerja lain yang sudah ada, sehingga angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran ikut meningkat.
Pengamat menilai klaim penciptaan lapangan kerja MBG bersifat semu karena tidak diiringi dengan data valid mengenai kualitas dan keberlanjutan pekerjaan yang tercipta. “Jika lapangan kerja baru hadir tapi mematikan sektor lain, maka dampaknya tidak bisa disebut sebagai penciptaan kerja yang sehat,” ujar salah satu analis kebijakan ketenagakerjaan.
Kritik ini menambah sorotan terhadap efektivitas program MBG. Di satu sisi, pemerintah menegaskan komitmen menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar memperkuat ekonomi rakyat, atau sekadar menambah beban dengan lapangan kerja yang rapuh dan tidak berkelanjutan.
