Fajarasia.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan pemerintah tengah fokus keterpaduan layanan digital. Salah satunya, portal nasional menginteroperabilitaskan berbagai layanan publik utama pemerintah kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo, kata Anas, memberikan arahan untuk tidak lagi membuat aplikasi baru. Untuk itu, ia mengajak pemerintah daerah untuk melakukan interoperabiltas layanan pada satu portal.
“Dalam tiga bulan ini bapak harus bekerja keras mengerjakan ini, panggil Kominfonya, saya tidak mau ada aplikasi baru. Bagaimana menginteroperabilitaskan layanan-layanan aplikasi tadi, kalau terlalu banyak aplikasi rakyat akan repot karena harus men-download (mengunduh) aplikasi satu-persatu,” kata Anas, saat meresmikan 16 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta, Kamis (7/3/2024)
Sebanyak 16 MPP yang diresmikan meliputi MPP Kota Medan, Sukabumi, Tegal, Probolinggo dan Banjarmasin. Kemudian, MPP Kabupaten Siak, Seluma, Sarolangun, Bangka, Mesuji, Banjarnegara, Katingan, Lamandau, Sukamara, Gowa, dan Wonosobo.
Pada kesempatan itu, terdapat 60 kepala daerah yang juga menyatakan komitmen peningkatan penerapan pengelolaan MPP Digital. Di mana tiga kabupaten/kota diantaranya turut meresmikan MPPnya secara serentak.
“Ini ada 216 MPP (MPP dan MPPD), sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman yang punya komitmen MPP karena dari 508 kabupaten/kota ini baru 216, berarti bapak/ibu memiliki komitmen yang sangat tinggi dan hari ini yang kita resmikan ada 16,” ungkapnya.
Untuk mengakselerasi keterpaduan layanan digital pemerintah, Kementerian PANRB diminta untuk segera mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain MPP yang sekarang sudah beroperasi, saat ini pemerintah juga maju ke MPP Digital.
Diharapkan, melalui MPP Digital tersebut tantangan terkait layanan yang kompleks, kedepan akan semakin mudah, dan masyarakat tidak harus mengakses berbagai aplikasi.****
