Kemenko Polkam Dorong Integrasi Tata Ruang Pertahanan untuk Kedaulatan Nasional

Kemenko Polkam Dorong Integrasi Tata Ruang Pertahanan untuk Kedaulatan Nasional

Fajarasia.id — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya integrasi tata ruang pertahanan dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dalam Rakornas Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan di Surabaya.

Purwito menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar urusan teknis pembangunan, melainkan instrumen strategis yang berperan langsung terhadap kedaulatan negara. “Ekonomi adalah fondasi kemandirian bangsa, sementara pertahanan menjadi perisai yang menjamin keberlanjutan pembangunan. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur, Eddy Supriyanto, turut menyoroti keterkaitan erat antara pertahanan dan ekonomi. Menurutnya, keseimbangan keduanya menjadi syarat mutlak menjaga keutuhan bangsa. “Setiap ruang di Indonesia harus memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai strategis pertahanan,” tegasnya.

Dari sektor kelautan, Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menekankan bahwa laut merupakan ruang vital yang harus dikelola berkelanjutan karena memiliki fungsi ganda: sumber daya ekonomi sekaligus benteng pertahanan. Senada dengan itu, Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama TNI Anis Rusdiono, menekankan perlunya pengaturan aktivitas di kawasan pertahanan sesuai RWP dan RRWP.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Nuki Harniati, menjelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kini telah mengakomodasi aspek pertahanan melalui kebijakan one spatial planning policy. Pengamat perkotaan Dr. Yayat Supriatna menambahkan, tata ruang yang terencana secara terpadu akan memperkuat daya tangkal dan mendukung ketahanan nasional jangka panjang.

Rakornas ini menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat, daerah, dan unsur pertahanan untuk mewujudkan tata ruang yang terintegrasi, adaptif, serta berdaya tangkal tinggi demi memperkuat kedaulatan Indonesia.****

Pos terkait