Fajarasia.id – India dan Tiongkok telah menarik sebagian besar pasukan garis depan mereka dari perbatasan sengketa di Himalaya utara. Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh menyatakan, pelepasan pasukan di dekat Garis Kontrol Aktual (LAC) di Ladakh hampir selesai.
Garis Kontrol Aktual memisahkan wilayah yang dikuasai India dan Tiongkok, dari Ladakh hingga Arunachal Pradesh, diklaim oleh Tiongkok. Hubungan antara India dan Tiongkok memburuk sejak Juli 2020, dilansir dari AP News, Jumat (1/11/2024).
Hubungan keduanya memburuk setelah bentrokan militer yang menewaskan 20 tentara India dan empat tentara Tiongkok. Bentrokan tersebut memicu kebuntuan berkepanjangan, dengan kedua belah pihak menempatkan puluhan ribu tentara di perbatasan.
Kedua negara mencapai kesepakatan baru mengenai patroli militer untuk mengakhiri kebuntuan tersebut. Pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT BRICS menjadi momen penting.
Meskipun pasukan telah dipindahkan, belum jelas seberapa jauh penarikan itu dilakukan. Singh menekankan, upaya untuk membawa masalah ini melampaui pelepasan akan memerlukan waktu.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Zhang Xiaogang, menyatakan, pasukan sedang melaksanakan resolusi secara tertib. Kesepakatan baru tersebut mengharuskan pasukan India dan Tiongkok mundur dari dua area terakhir di perbatasan.
Sebelum ini, pasukan ditempatkan dalam posisi “mata-ke-mata” di enam lokasi setelah bentrokan 2020. Beberapa masalah sudah diselesaikan melalui pembicaraan militer dan diplomatik, termasuk penciptaan zona penyangga.
Namun, masih ada perselisihan mengenai penarikan dari wilayah Depsang dan Demchok hingga kesepakatan terbaru. Letnan Jenderal DS Hooda menyatakan, ini adalah langkah positif.
Dia mengingatkan, diperlukan waktu untuk kembali ke posisi sebelum 2020. “Ini tidak berarti semuanya akan normal seperti sebelumnya,” ujarnya.
Kebuntuan di perbatasan telah merusak hubungan bisnis antara India dan Tiongkok, India juga menghentikan investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Keputusan ini menandai dampak luas dari ketegangan militer terhadap hubungan kedua negara.****