Fajarasia.id – Anggota BKSAP DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti paradoks peran perempuan dalam perekonomian Indonesia. Meski mengelola 64,5 persen UMKM, menyerap 97 persen tenaga kerja perempuan, dan menyumbang 61 persen terhadap ekonomi nasional, mayoritas pelaku usaha perempuan masih terhambat akses permodalan, literasi digital, serta perlindungan sosial.
Dalam Dialogue Session II forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting di Quezon City, Filipina, Senin (27/4/2026), Himmatul menegaskan bahwa ketidakadilan ekonomi global paling berat dirasakan perempuan. “Ketika ekonomi global tidak adil, perempuan yang pertama terdampak dan paling lambat pulih. Guncangan perdagangan dan pendapatan publik tidak pernah netral gender,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja formal mendorong jutaan perempuan masuk ke sektor usaha mikro dan kecil. Namun, mereka menghadapi hambatan struktural berupa sulitnya akses kredit dan kesenjangan literasi digital yang memperlemah daya saing di era digital.
DPR RI, lanjutnya, telah mendorong program peningkatan kapasitas dan akses pasar melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pemerintah juga menyiapkan empat prioritas: literasi digital, literasi keuangan dan akses kredit, pendampingan UMKM perempuan, serta penguatan Care Economy agar perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi.
“Perempuan bukan sekadar penerima manfaat, tetapi penggerak ekonomi. Memberdayakan perempuan adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa dan kawasan,” tegas politisi Fraksi Gerindra ini.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia bahwa kebijakan UMKM responsif gender bukan sekadar program sosial, melainkan strategi ekonomi kawasan yang mendesak untuk segera dijalankan.***
