Fajarasia.id – Fraksi Partai Golkar menyetujui pembentukan lembaga setingkat kementerian untuk pembinaan ideologi Pancasila yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.
Anggota Panja RUU BPIP, Karmila Sari, menegaskan lembaga ini penting sebagai instrumen sistemik lewat pendidikan, media, regulasi, hingga pembinaan masyarakat. “Pancasila menghadapi tantangan serius dari ideologi transnasional, radikalisme, intoleransi, dan budaya digital,” ujarnya, Selasa.
Golkar memberi catatan soal judul RUU. Karmila mengusulkan agar kata “badan” dihapus, sehingga menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Menurutnya, ruang lingkup RUU lebih luas dari sekadar pendirian lembaga, meliputi kebijakan, standardisasi pendidikan, koordinasi lintas sektor, hingga partisipasi masyarakat.
Ia mencontohkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang melahirkan BPJS, atau UU Sistem Nasional Iptek yang membentuk BRIN, tanpa mencantumkan nama lembaga di judul. “Pendekatan modern menunjukkan lembaga hanyalah instrumen pelaksana,” tegasnya.
RUU BPIP sendiri sudah disahkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna hari ini dan akan segera dibahas bersama pemerintah.
