Fajarasia.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di lokasi bencana banjir Aceh Tamiang menjadi “obat” psikologis bagi siswa dan guru yang terdampak. Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa revitalisasi infrastruktur pendidikan pascabencana bukan hal sederhana, terutama untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta menyoroti bahaya laten korupsi dalam pengelolaan dana rehabilitasi.
Politisi PKS itu mengapresiasi langkah cepat kementerian dalam merespons bencana yang melumpuhkan ratusan fasilitas pendidikan di Sumatera. Menurutnya, kehadiran pejabat tinggi negara di hari pertama sekolah pascabencana memberi dampak moral yang lebih besar dibanding sekadar bantuan logistik.
“Langkah ini menjadi obat karena kehadiran sosok Menteri secara langsung di hari pertama sekolah menjadi buah bibir dan memberikan semangat tersendiri bagi warga sekolah yang terdampak,” kata Fikri, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data Komisi X, dari total 549 sekolah terdampak, 394 sekolah mengalami kerusakan dengan rincian 47 rusak ringan, 269 rusak sedang, dan 78 rusak berat. Kondisi terparah terjadi di Aceh Tamiang. Fikri menekankan penanganan di wilayah tersebut harus menjadi benchmark bagi pemulihan pendidikan di daerah bencana lain.
Sebagai mantan Kepala SMK, Fikri menyoroti kerusakan fasilitas praktik yang jauh lebih kompleks dibanding sekolah umum. Peralatan vital seperti mesin bubut, sekrap, hingga alat otomotif sulit diganti dalam waktu singkat dan membutuhkan biaya besar. Ia menyarankan solusi darurat berupa pengiriman alat praktik miniatur serta pengerahan tenaga ahli untuk memperbaiki peralatan yang masih bisa diselamatkan.
Selain itu, Fikri mendesak adanya sinergi lintas kementerian antara Kemendikdasmen, Kementerian PU, dan Kemendagri. Menurutnya, desentralisasi kewenangan pendidikan sering menimbulkan kendala birokrasi, di mana kabupaten hanya menangani SD-SMP, sementara SMA-SMK berada di bawah provinsi.
“Tidak boleh ada barrier birokrasi yang menghambat. Semua harus jalan karena pendidikan melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” tegasnya.
Fikri juga memberikan peringatan keras agar dana rehabilitasi dan rekonstruksi dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia mengingatkan agar musibah alam tidak berubah menjadi “bencana pemerintahan” akibat praktik korupsi, mengingat banyak preseden buruk pejabat daerah terjerat hukum pascabencana.
Selain akuntabilitas anggaran, ia mendorong penerapan kurikulum darurat yang fleksibel dan menyenangkan serta pelibatan akademisi dalam kajian lingkungan untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
